BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Reformasi sebagai bentuk respon positif dalam menyikapi krisis multidimensional yang memunculkan paradigma baru penyelenggaraan kehidupan bernegara terhadap norma efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dan aspirasi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya telah membawa beberapa hal; pertama, reformasi sistem politik untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis melalui keterlibatan dan partisipasi [...]
Baca selengkapnya »
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan nasional yang menekankan pada dimensi ekonomi pada awal era Orde Baru sekilas mampu menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Pertumbuhan ekonomi dipicu dengan penyuntikan modal asing yang diimbangi dengan stabilitas politik. Inflasi dapat ditekan menjadi sekitar 10% dan tingkat pertumbuhan GNP mencapai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara berkembang, [...]
Baca selengkapnya »
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang kepada Pemerintah [...]
Baca selengkapnya »
IMPLIKASI PROFESIONALISME KERJA ANGGOTA DPRD TERHADAP KINERJANYA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
A. Latar Belakang
Bagian terpenting dari kinerja Lembaga Legislatif dan Eksekutif adalah kualitas hubungan antara kedua lembaga tersebut. Di masa orde baru nampak sekali bahwa lembaga Eksekutif sangat dominan di dalam sistem politik pemerintahan di daerah dibanding dengan lembaga Legislatif. [...]
Baca selengkapnya »
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang kepada Pemerintah [...]
Baca selengkapnya »
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masalah pelayanan publik yang menggejala dan terjadi di Indonesia adalah masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Gejala ini mulai nampak sejak jatuhnya pemerintahan orde baru, yang kemudian diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik ini ditandai dengan [...]
Baca selengkapnya »
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Usaha kecil menempati posisi strategis dalam perekonomian di Indonesia yang tidak perlu diragukan lagi. Dari segi penyerapan tenaga kerja, sekitar 90% dari seluruh tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor usaha kecil. Peran usaha kecil yang sangat besar pada masa resesi ekonomi 1998 dan selama proses pemulihan ekonomi semakin [...]
Baca selengkapnya »
