BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pelaksanaannya melibatkan tiga stake holder kunci yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Pengembangan atau pembangunan pariwisata telah terbukti mampu memberi [...]
Baca selengkapnya »
BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang sangat indah. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai obyek wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat di lokasi obyek wisata. Pengembangan potensi pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif [...]
Baca selengkapnya »
BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Pada era reformasi ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor [...]
Baca selengkapnya »
BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula [...]
Baca selengkapnya »
BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Hutan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional dan lestari sesuai dengan peruntukannya. Berkaitan dengan hak pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tersebut, pemerintah melalui berbagai perangkat hukum, memberi konsesi (kelonggaran) kepada pihak swasta untuk mengolah dan memanfaatkan hasil hutan, terutama untuk kepentingan [...]
Baca selengkapnya »
BAB I PENGANTAR Latar Belakang Tuntutan reformasi di segala bidang dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah, akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran daerah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-undang nomor 18 [...]
Baca selengkapnya »
BAB I P E N G A N T A R 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pemikiran bahwa Negara Republik Indonesia sebagai [...]
Baca selengkapnya »
