Skripsi-Tesis.com™

BAB I
PENDAHULUAN
 
A.   Latar Belakang Masalah
Pembuatan serat buatan pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perkembangan industri tekstil. Mulai dari kebutuhan hidup, bahan industri seperti tali, ban mobil, pelapis kabel dan jala ikan, ban lapisan untuk bangunan dan interior. Sehingga bahan baku terutama serat rayon sangatlah dibutuhkan dan haruslah diperhitungkan mengingat bahan […]

Baca selengkapnya »

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MELALUI
EVALUASI ANGGARAN DAN REALISASINYA
 
Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat  mengantisipasinya dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan peran dari lembaga pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (public services) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah.
          Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan legislatif dalam […]

Baca selengkapnya »

SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP
DAN PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH
 
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akan menambah kewenangan yang dimiliki oleh daerah dan bertambah juga tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah. Dengan bertambahnya […]

Baca selengkapnya »

LAKIP SEBAGAI UKURAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 
Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi […]

Baca selengkapnya »

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN
KEPADA MASYARAKAT
 
 
Diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi […]

Baca selengkapnya »

EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
SEBAGAI PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
 
 
Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan Pemerintah terutama pemerintah daerah dalam era reformasi dan otonomi ini menjadi semakin penting. Otonomi yang dilaksanakan akan berdampak pada semakin […]

Baca selengkapnya »

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
 
Sehubungan dengan kecenderungan cepatnya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, memiliki implikasi terhadap percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan keinginan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih […]

Baca selengkapnya »

A.  Latar Belakang Masalah
 
Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka seluruh kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah, termasuk pembiayaannya, kecuali beberapa kewenangan yang tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
 
Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk […]

Baca selengkapnya »

BAB I
PENDAHULUAN
 
A.  Latar Belakang Penulisan
Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka seluruh kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah, termasuk pembiayaannya, kecuali beberapa kewenangan yang tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
Berkenaan dengan penghitungan besarnya Dana Alokasi Umum […]

Baca selengkapnya »

BAB I
PENDAHULUAN
 
 
A.   Latar Belakang Masalah
Sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah otonom melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menyebabkan terdapatnya kebijakan dan implementasi sesuai dengan kondisi riil masyarakat bersangkutan. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi dan inovasi […]

Baca selengkapnya »