Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembuatan serat buatan pada saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perkembangan industri tekstil. Mulai dari kebutuhan hidup, bahan industri seperti tali, ban mobil, pelapis kabel dan jala ikan, ban lapisan untuk bangunan dan interior. Sehingga bahan baku terutama serat rayon sangatlah dibutuhkan dan haruslah diperhitungkan [...]
Baca selengkapnya »
Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MELALUI EVALUASI ANGGARAN DAN REALISASINYA Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat mengantisipasinya dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan peran dari lembaga pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (public services) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah. Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan [...]
Baca selengkapnya »
Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN PADA PEMERINTAH DAERAH Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, akan menambah kewenangan yang dimiliki oleh daerah dan bertambah juga tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah. Dengan bertambahnya [...]
Baca selengkapnya »
Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
LAKIP SEBAGAI UKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai [...]
Baca selengkapnya »
Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA MASYARAKAT Diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah [...]
Baca selengkapnya »
Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN SEBAGAI PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan Pemerintah terutama pemerintah daerah dalam era reformasi dan otonomi ini menjadi semakin penting. Otonomi yang dilaksanakan akan berdampak pada [...]
Baca selengkapnya »
Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN PINJAMAN SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sehubungan dengan kecenderungan cepatnya perubahan di bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, memiliki implikasi terhadap percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan keinginan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih [...]
Baca selengkapnya »
