Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
KONSEP NEGARA HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ADIL DAN BERTANGGUNG JAWAB A. Pendahuluan Pandangan tentang hubungan hukum dan kekuasaan tidaklah tunggal. Antara kaum idealis yang berorientasi das sollen dan kaum empiris yang melihat hukum sebagai das sein, memberikan pandangan yang berbeda. Namun kedua pandangan itu, mempunyai pendapat yang sama bahwa seharusnya hukum itu supreme [...]
Baca selengkapnya »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang potensial sehingga perlu untuk ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka mensukseskan program pembangunan nasional, khususnya program pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Salah satu bagian dari pembangunan adalah pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara lestari dan [...]
Baca selengkapnya »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Pendahuluan Di dalam sistem hukum Indonesia dibedakan antara hukum publik dengan hukum perdata. Namun dari segi dogma ternyata sampai sekarang antara para cendekiawan hukum belum didapat kesepakatan pembedaan antara kedua bidang hukum itu bersifat mutlak. Yang ada hanya pembedaan yang bersifat relatif.[1] Salah satu unsur Peradilan Administrasi ialah Hukum Acara [...]
Baca selengkapnya »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, peranan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sangat dominan. Tugas pembangunan merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan tugas pemerintahan yang sasarannya jelas yaitu terwujudnya tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Berkaitan dengan itu diatur tentang penyelenggara pemerintahan di [...]
Baca selengkapnya »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Diskursus mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia selalu menjadi bahasan yang menarik, UUD 1945 belum memberikan batasan yang jelas antara wewenang lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Fenomena yang terjadi selama empat dekade terakhir ini bahkan menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif. Posisi Presiden sebagai [...]
Baca selengkapnya »
