Did You Know? In 10 minutes, a hurricane releases more energy than all of the world's nuclear weapons combined.
RSS Feeds:
Posts
Comments

Latar Belakang

Sektor pemerintah di Indonesia hingga tahun 1980-an bisa dikatakan sebagai agent of development. Dengan dana minyak yang cukup melimpah di satu pihak dan masih lemahnya peranan swasta di lain pihak, pemerintah sangat aktif dalam menggerakkan perekonomian, tidak saja membangun infrastruktur fisik dan sosial melainkan juga terjun langsung di sektor produksi. Ini tampak dari berlipat gandanya peningkatan pengeluaran pembangunan pemerintah sejak Pelita I sebesar 5,31 % dari PDB menjadi 11,59 % pada Pelita III. Periode selanjutnya , karena terjadi penurunan harga minyak maka prosentase pengeluaran pembangunan terhadap PDB terus menurun hingga pada akhir Pelita IV menjadi 8,5 %.

Pada tahun 1999 ditetapkanlah Undang – Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 tentang Perimbang-an Keuangan Pusat dan Daerah, diharapkan menjadi momentum bagi ma-syarakat dan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi, dimana pola sentralisasi pada semua aspek membawa dampak tidak tepatnya pelaksanaan pembangunan dengan sasaran yaitu kesejahteraan masyarakat, karena memang rentangnya yang terlalu panjang.

Semangat kemandirian yang dikandung oleh kedua UU tersebut, seakan-akan memberikan penyelesaian atas berbagai masalah yang ada. Namun apakah dalam pelaksanaannya akan berhasil atau tidak sangat bergantung kepada adanya kesepahaman berbagai pihak atas pelaksanaan kedua UU tersebut. Oleh karena itu peran Pemerintah Pusat di satu sisi masih sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, selain prakarsa kreatif dari daerah di sisi lain.

Besarnya peran pemerintah pusat dari sisi keuangan tergambar dalam anggaran daerah. Fenomena yang terdapat pada struktur anggaran daerah pada rata-rata Kabupaten /kota di Indonesia adalah tingginya proporsi sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat (dana alokasi) terhadap Total Penerimaan Daerah yaitu sebesar 68,32% pada tahun 1997/1998, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu 71,09% tahun 1998/1999 dan 75,44% pada tahun 1999/2000. Besarnya proporsi tersebut mengaki-batkan jumlah serta pola pengalokasian dari sumbangan dan bantuan pe-merintah pusat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah. Selengkapnya data mengenai proporsi tersebut terdapat pada tabel. 1.1.

Tabel.1.1

Proporsi penerimaan daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000

Sumber : Nota Keuangan RI Tahun 1999/2000

Dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ten-tang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka saat ini dana perimbangan dialokasikan sebagian besar dalam bentuk dana block grant yaitu dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini memberikan implikasi penting kepada daerah yaitu memperbesar kemungkinan keberha-silan pelaksanaan pembangunan di daerah. Namun disisi lain keberhasilan serta kegagalan pengalokasiannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pe-merintah daerah.

Struktur anggaran Kabupaten Purworejo juga menghadapi fenomena yang sama dengan sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia. Rata-rata proporsi sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap total peneri-maan daerah dari tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 2000 adalah sebe-sar 74,13 %. Data mengenai proporsi penerimaan daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel.1.2

Proporsi penerimaan daerah Kabupaten Purworejo

pada tahun 1994/1995 sampai dengan 2000

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kab.Purworejo (diolah).

Kondisi besarnya proporsi sumbangan dan bantuan tersebut menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam kebijakan pengelolaannya. Bertitik tolak dari fenomena tersebut maka Kabupaten Purworejo sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, juga telah berada pada situasi harus melaksanakan otonomi daerah sebagaimana telah menjadi kesepakatan bersama melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan segala konsekuensinya. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi kebijakan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Purworejo selama ini sebagai sebuah observasi awal terhadap kesiapannya dalam perumusan-perumusan kebijakan yang lebih mandiri.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dengan demikian permasalahannya adalah seberapa jauh kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan otonomi daerah di-tinjau dari kebijakan pengeluarannya selama 10 tahun terakhir (1990 sam-pai dengan 2000) , meliputi pola pengalokasian, pertumbuhan serta penga-ruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Keaslian Penelitian

Mengenai keaslian penelitian dalam penulisan ini dapat dikemukakan perbedaan sebagai berikut :

a. Ira Setiati (1997)

Penelitian Ira berusaha untuk menjelaskan peran investasi, mutu mo-dal manusia, perubahan demografi, dan sektor pemerintah dalam menjelas-kan pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis dilakukan terhadap 25 propinsi di Indonesia untuk periode 1983/1984 s.d. 1992/1993.

b. John Baffers dan Anwar Shah (1998)

John Baffers dan Anwar Shah melakukan penelitian tentang pengaruh produktifitas dari pengeluaran pemerintah di 21 negara terhadap pertumbuh-an ekonomi. Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah dibedakan dalam 4 bentuk yaitu pengeluaran untuk pengembangan sektor swasta, pengeluar-an untuk infrastruktur, pengeluaran untuk pengembangan Sumber Daya Ma-nusia dan pengeluaran untuk Hankam.

Imron Rosyadi (2000)

Imron Rosyadi melakukan kajian terhadap hubungan antara Penge-luaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi selama perio-de 1979-1998. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi yang diestimasi dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dan menerapkan model kausalitas koreksi kesalahan (ECM). Analisis dilakukan terhadap data sekunder berupa PDRB Kota Jambi berdasarkan harga konstan (tanpa migas) dan Pengeluaran Pembangunan Kota Jambi.

d. Ida Bagus Raka Surya Atmaja (2001)

Ida Bagus Raka Surya Atmaja menganalisis pengaruh investasi swasta, investasi sektor publik serta pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian kabupaten dan kota di Bali. Dalam penelitian ini Investasi sektor publik meliputi investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, penerimaan pemerintah dari sektor pajak/non pajak.

Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian tersebut terutama adalah terletak pada lokasi yang berbeda dan penggunaan periode waktu analisis yang berbeda.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran mengenai pola pengalokasian dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Tulisan terkait:

Tags:

Layanan Pencarian Data dan Penyedia Referensi Skripsi Tesis   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 7400200

pembuatan makalah, judul, proposal, skripsi tesis, disertasi,