Did You Know? During your lifetime, you'll eat about 60,000 pounds of food, that's the weight of about 6 elephants!
RSS Feeds:
Posts
Comments

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS DAN
SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam baik yang dapat diperbaharui (renewable) maupun yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang. Banyak sekali jenis bahan tambang yang ada di Indonesia, antara lain emas.
Tidak semua daerah mempunyai potensi tambang emas. Salah satu yang mempunyai tambang emas adalah Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di daerah Kabupaten Sintang. Tambang emas yang terdapat di kabupaten ini tidak saja terdapat di daerah daratan tetapi juga di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak sungai besar, maka dikenal dengan sebutan waterfront city atau “kota air”, Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi mempunyai tipikal kota air/kota tepian sungai. Sungai-sungai yang ada di provinsi ini antara lain Sungai Kapuas dan Sungai Melawi.

Sungai yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, antara lain transportasi, MCK (mandi, cuci, kakus/WC), perdagangan (karena sungai juga dipergunakan sebagai pasar terapung), perumahan (karena sungai juga difungsikan layaknya tanah tempat tinggal dengan membuat rumah terapung), dan kegiatan ekonomi (karena sungai juga mempunyai berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan). Salah satu sumber daya alam yang ada di Sungai Kapuas dan Sungai Melawi adalah sumber daya emas, juga dimanfaatkan untuk sumber penghasilan penduduk di sepanjang aliran sungai tersebut dengan cara menambang emas.

Penambangan emas di Kalimantan Barat sejak dahulu sudah dikelola oleh masyarakat secara tradisional atau dengan cara mendulang. Namun sejalan dengan semakin terbukanya isolasi di daerah-daerah pendalaman Kalimantan Barat, pertambangan emas mulai dikelola secara modern dengan menggunakan mesin-mesin berkekuatan besar yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Penetapan wilayah pertambangan rakyat oleh pemerintah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 0687/21 023/M.PE/1994 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat untuk bahan galian emas di daerah Kabupaten. Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat.

Dilihat dari lokasinya, penambangan emas di Kabupaten Sintang ada yang dilakukan di daratan dan ada juga yang dilakukan di sungai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, “Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan” (Pasal 1 angka 1). Garis batas sempadan sungai adalah batas tempat yang dicapai air sungai pada waktu air surut terendah (Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2002 Pasal 1 angka 22).

Lebih lanjut mengenai penambangan emas di daerah aliran sungai diatur dalam PP No. 75 Th. 2001 tentang Usaha Pertambangan Rakyat dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1 P/201/M.PE/1986 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). Di dalam kedua peraturan itu ditentukan bahwa penambangan rakyat di sungai tidak diperbolehkan/dilarang. Dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan PP No. 75 Th. 2001 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1 P/201/M.PE/1986 penambangan emas di sungai tidak boleh dilakukan/dilarang.

Kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa di Kabupaten Sintang ternyata penambangan emas rakyat banyak dilakukan di daerah aliran sungai. Sungai yang menjadi tempat penambangan di Kabupaten Sintang adalah Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Penambangan emas yang ada di kedua sungai ini menimbulkan masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan di kedua sungai itu sudah menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius.

Dampak lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas di sungai adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran air dan tanah terjadi karena dalam kegiatan penambangan yang dilakukan digunakan merkuri sebagai bahan yang dipergunakan untuk memisahkan bijih emas dengan pasir. Menurut Wiro Indra Pranata ST anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) yang merupakan karyawan Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang, merkuri atau sering disebut dengan air raksa adalah sejenis logam cair. Jika logam cair ini masuk ke tubuh manusia, maka akan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan merkuri dapat menyerang organ tubuh vital seperti ginjal, hati, jantung bahkan otak (www.pontianakpost.com).

Penelitian tentang pencemaran merkuri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas telah beberapa kali dilakukan, yaitu antaranya oleh Lembaga Penelitian Untan, FMIPA Untan, HEDS dan Pemda Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian di DAS Kapuas diungkapkan bahwa kandungan merkurinya telah melampaui batas aman. Ambang batas merkuri pada air baku untuk diminum yang diperbolehkan oleh PP No 82 Tahun 2001 sebesar 1 ug/L.

Pencemaran udara dan pencemaran suara di sekitar Sungai Kapuas dan Sungai Melawi disebabkan penggunaan mesin-mesin pengeruk yang menggunakan mesin-mesin dengan kapasitas 25 PK ke atas. Padahal dalam ketentuan penambangan ditetapkan kapasitas mesin yang diperbolehkan maksimal hanyalah 25 PK.
Ditinjau dari segi administrasi ternyata para penambang emas tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Padahal dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perda No. 6 Th. 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah ditentukan bahwa setiap kegiatan Pertambangan Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Dilihat dari ketentuan peraturan tersebut di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh para penambang emas yang tidak memiliki izin penambangan. Oleh karena itulah kasus penambangan emas di sekitar aliran sungai Kapuas dan Sungai Melawi di Kabupaten Sintang dikatakan sebagai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Dilihat dari permasalahan PETI yang ada di Kabupaten Sintang dapat diketahui bahwa permasalahan tersebut berada pada ruang lingkup yang luas, antara lain jika dikaji menurut hukum lingkungan, maka pencemaran lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas tersebut merupakan wilayah hukum lingkungan. Jika dilihat secara administratif bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh para penambang tersebut tidak mempunyai izin dari instansi terkait, maka dapat dikatakan bahwa masalah ini merupakan wilayah hukum administrasi. Jika dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang menentukan adanya pidana bagi penambang emas liar, maka dapat dikatakan bahwa PETI merupakan wilayah hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam sebuah tesis berjudul:
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS DAN SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

a) Bagaimana peranan Pemerintah Daerah dalam penertiban penambangan emas?

b) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penertiban penambangan emas di Kabupaten Sintang?

c) Upaya hukum apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah dalam penertiban penambangan emas.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penertiban penambangan emas di Kabupaten Sintang.

3. Untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sintang

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melakukan penertiban penambangan emas liar. Selain itu penelitian juga memberikan informasi mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penertiban penambangan emas liar di Kabupaten Sintang.

2. Bagi Universitas Gadjah Mada

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum administrasi negara.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah di lapangan dan untuk mempertajam pengetahuan mengenai perilaku konsumen.
4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian mengenai aspek-aspek sejenis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Penguasaan Negara atas Bumi, Air dan Kekayaan Alam
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3), menyebutkan; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata-kata dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 ayat (3) di atas merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara (untuk selanjutnya disingkat HPN).

Untuk mengetahui dan memahami makna, maksud serta substansi suatu konsep hukum dan ketentuan perundang-undangan secara proporsional dibutuhkan pengkajian khusus terhadap pemikiran yang mendasari lahirnya konsep hukum dan perundang-undangan tersebut. Karena itu, untuk dapat memahami konsep penguasaan negara atas pertambangan terlebih dahulu dimulai dengan mengkaji Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar konstitusionilnya.

    Baca selengkapnya »

===================================================
Ingin memiliki Skripsi/Tesis versi lengkapnya? Hubungi Kami.
===================================================

Tulisan terkait:

Tags:

Layanan Pencarian Data dan Penyedia Referensi Skripsi Tesis   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 7400200

pembuatan makalah, judul, proposal, skripsi tesis, disertasi,