BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Reformasi sebagai bentuk respon positif dalam menyikapi krisis multidimensional yang memunculkan paradigma baru penyelenggaraan kehidupan bernegara terhadap norma efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dan aspirasi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya telah membawa beberapa hal; pertama, reformasi sistem politik untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis melalui [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MELALUI EVALUASI ANGGARAN DAN REALISASINYA Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, pemerintah pusat mengantisipasinya dengan dikeluarkannya paket kebijakan bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan peran dari lembaga pemerintah daerah adalah bagi pelayanan publik (public services) secara efektif dan efisien melalui otonomi daerah. Hal ini tentunya akan menuntut peran baru eksekutif dan [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
LAKIP SEBAGAI UKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SEBAGAI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA MASYARAKAT Diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 27th, 2008
EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN SEBAGAI PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan Pemerintah terutama pemerintah daerah dalam era reformasi dan otonomi ini menjadi semakin penting. Otonomi yang dilaksanakan akan berdampak pada [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Administrasi Publik on Jul 5th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumberdaya yang tersedia. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Ilmu Politik on Jul 5th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dampak dari globalisasi adalah timbulnya persaingan yang semakin tajam dalam berbagai sektor kehidupan. Di bidang pendidikan tinggi, tantangan dan persaingan semakin berat dan kompleks yang diakibatkan oleh ekspansi pasar internasional dalam dunia pendidikan di satu sisi dan dinamika internal pendidikan dalam negeri di sisi lain (Effendi, 2007). Hal [...]
Read Full Post »
BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Pada era reformasi ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun [...]
Read Full Post »
BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Hutan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional dan lestari sesuai dengan peruntukannya. Berkaitan dengan hak pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tersebut, pemerintah melalui berbagai perangkat hukum, memberi konsesi (kelonggaran) kepada pihak swasta untuk mengolah dan memanfaatkan hasil hutan, terutama untuk kepentingan ekonomi [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Administrasi Publik on Jul 5th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi wilayahnya masing. Dampak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Ilmu Pemerintahan on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Esensi pemerintahan dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998: 139). Pelayanan yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Ilmu Pemerintahan on Jul 2nd, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Th. 2004 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum [...]
Read Full Post »
BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang Tuntutan reformasi di segala bidang dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah, akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran daerah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-undang nomor 18 Tahun [...]
Read Full Post »
BAB I P E N G A N T A R 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pemikiran bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang kepada [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Masalah pelayanan publik yang menggejala dan terjadi di Indonesia adalah masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Gejala ini mulai nampak sejak jatuhnya pemerintahan orde baru, yang kemudian diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik ini ditandai dengan [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi wilayahnya masing. Dampak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Otonomi [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Magister Hukum bisnis on Jun 15th, 2007
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perusahaan daerah memainkan peranan penting dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Perusahaan daerah memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian daerah melalui kegiatan produksi barang atau jasa. Perusahaan daerah juga memiliki peran penting dalam proses alokasi sumber daya yang bersifat strategis bagi masyarakat. Proses alokasi yang dimaksud dilakukan perusahaan daerah dengan [...]
Read Full Post »
