Posted in Skripsi Hukum on Jul 27th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan tentang ketatanegaraan Indonesia secara ringkas dengan rumusan pasal-pasal yang singkat dan sederhana.[1] Rumusan yang singkat dimaksudkan agar UUD ini tidak lekas usang dan untuk keperluan pelaksanaannya dibuat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Ketentuan Pasal 18 [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Hukum on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu gema reformasi adalah sekitar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama yang berkaitan dengan kedudukan kepala daerah dan optimalisasi peran DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat di daerah. Sebagaimana diketahui menguatnya peran kepala daerah atau eksekutif di satu pihak dan melemahnya peran DPRD di pihak lain dalam proses pengambilan keputusan [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Hukum on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dari aspek Hukum Tata Negara agar peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang, maka yang perlu digaris bawahi adalah sumber hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945.[1] Merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia memuat ketentuan-ketentuan [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Diskursus mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia selalu menjadi bahasan yang menarik, UUD 1945 belum memberikan batasan yang jelas antara wewenang lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Fenomena yang terjadi selama empat dekade terakhir ini bahkan menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif. Posisi Presiden sebagai [...]
Read Full Post »
BAB I P E N G A N T A R 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pemikiran bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara [...]
Read Full Post »
