BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Reformasi sebagai bentuk respon positif dalam menyikapi krisis multidimensional yang memunculkan paradigma baru penyelenggaraan kehidupan bernegara terhadap norma efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dan aspirasi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya telah membawa beberapa hal; pertama, reformasi sistem politik untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis melalui [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 5th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sesuai pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah otonom melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menyebabkan terdapatnya kebijakan dan implementasi sesuai dengan kondisi riil masyarakat bersangkutan. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, peranan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sangat dominan. Tugas pembangunan merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan tugas pemerintahan yang sasarannya jelas yaitu terwujudnya tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Berkaitan dengan itu diatur tentang penyelenggara pemerintahan di [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Magister Manajemen on Jul 2nd, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Perbankan akan dihadapkan pada implementasi Asean Free Trade Areal (AFTA) tahun 2003 dengan penurunan hambatan tarif dan non tarif yang diperkirakan sektor riil akan terdorong untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan pada negara-negara anggota AFTA dan Asean Pasific Economic Competion (APEC) yang pada gilirannya hal ini mendorong perbankan [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Ilmu Pemerintahan on Jul 2nd, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Th. 2004 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Hukum Tata Negara on Jul 2nd, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum berlakunya UU No. 22 Th. 1999, otonomi yang [...]
Read Full Post »
BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang Tuntutan reformasi di segala bidang dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah, akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran daerah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-undang nomor 18 Tahun [...]
Read Full Post »
BAB I P E N G A N T A R 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pemikiran bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menandai dimulainya otonomi, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Hukum Tata Negara on Jun 27th, 2008
FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS DAN SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG Rumusan Masalah Bagaimana fungsi Pemerintah Daerah dalam penertiban penambangan emas? Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penertiban penambangan emas di Kabupaten Sintang? Upaya hukum apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Intisari Tesis ini meneliti tentang fungsi [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam wacana kebangsaan, Pemerintah memiliki kewajiban mendasar untuk menyelenggarakan pelayanan-pelayanan publik melalui berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sejauh mana masyarakat telah merasakan kepuasan atas penyelenggaraan pelayanan-pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur yang mendasar untuk menentukan kinerja pelaksana tugas-tugas Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.Tidak dipungkiri, bahwa walaupun [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi wilayahnya masing. Dampak diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Otonomi [...]
Read Full Post »
