Posted in Skripsi Hukum on Jul 27th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Alasan Pemilihan Judul Konsepsi Pembangunan Nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan otomatisasi industri, peningkatan penggunaan [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Ilmu Pemerintahan on Jul 27th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu organisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun oorganisasi non pemerintahan. Kemudian di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan tersebut tentunya pasti mempunyai suatu tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil pekerjaan dan tugas yang baik serta memuaskan [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Reformasi sebagai bentuk respon positif dalam menyikapi krisis multidimensional yang memunculkan paradigma baru penyelenggaraan kehidupan bernegara terhadap norma efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dan aspirasi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya telah membawa beberapa hal; pertama, reformasi sistem politik untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis melalui [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan nasional yang menekankan pada dimensi ekonomi pada awal era Orde Baru sekilas mampu menunjukkan penampilan yang cukup mengesankan. Pertumbuhan ekonomi dipicu dengan penyuntikan modal asing yang diimbangi dengan stabilitas politik. Inflasi dapat ditekan menjadi sekitar 10% dan tingkat pertumbuhan GNP mencapai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Magister Hukum bisnis on Jul 27th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Globalisasi ekonomi dunia sebagai suatu fenomena pada dekade terakhir ini tidak bisa dihindari. Kehadiran Indonesia dalam peta ekonomi dunia, menuntut kemampuan untuk berkembang sebagai suatu kekuatan ekonomi baru dari dunia ketiga. Perkembangan ekonomi yang begitu cepat menuntut kesiapan dan kemampuan pranata hukum dalam mengikuti perkembangan ekonomi sebagai akibat [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Administrasi Publik on Jul 5th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumberdaya yang tersedia. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Kenotariatan on Jul 5th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Sekarang ini pelaksanaan perkawinan makin bervariasi bentuknya. Mulai [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Krisis ekonomi dan politik yang menghantam mulai pertengahan tahun 1997, mengharuskan bangsa Indonesia menelaah kembali konsep-konsep, metode-metode dan praktek-praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterapkan selama tiga dekade terakhir yang diyakini berperan besar dalam menyumbang terjadinya krisis tersebut. Pemerintahan yang sentralistis dan birokrasi yang patrimonialistik, penyelenggaraan [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
KONSEP NEGARA HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ADIL DAN BERTANGGUNG JAWAB A. Pendahuluan Pandangan tentang hubungan hukum dan kekuasaan tidaklah tunggal. Antara kaum idealis yang berorientasi das sollen dan kaum empiris yang melihat hukum sebagai das sein, memberikan pandangan yang berbeda. Namun kedua pandangan itu, mempunyai pendapat yang sama bahwa seharusnya hukum itu supreme atas [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, peranan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sangat dominan. Tugas pembangunan merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan tugas pemerintahan yang sasarannya jelas yaitu terwujudnya tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Berkaitan dengan itu diatur tentang penyelenggara pemerintahan di [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Diskursus mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia selalu menjadi bahasan yang menarik, UUD 1945 belum memberikan batasan yang jelas antara wewenang lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Fenomena yang terjadi selama empat dekade terakhir ini bahkan menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif. Posisi Presiden sebagai [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Alasan Pemilihan Judul Dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang berbeda. Militer Jepang dikenal sebagai salah satu militer paling militan, berani mati dan nekat dalam sejarah peperangan. Kekuasan Jepang terpusat di tangan seorang kaisar yang sudah dijadikan mitos sebagai keturunan dewa dewi, dan ingin mendominasi dunia secara militer. Jatuhnya [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Alasan Pemilihan Judul PBB merupakan organisasi penjaga perdamaian dunia yang berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga dunia tetap tertib, aman dan damai. Peranan PBB dapat lebih jauh lagi dalam bentuk pemulihan keadaan pasca konflik atau pasca perang yang melanda suatu negara. Hal itu dilakukan PBB melalui organ-organ yang [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Ilmu Pemerintahan on Jul 2nd, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Th. 2004 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Hukum Tata Negara on Jul 2nd, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum berlakunya UU No. 22 Th. 1999, otonomi yang [...]
Read Full Post »
BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang Tuntutan reformasi di segala bidang dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah, akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran daerah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-undang nomor 18 Tahun [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Hukum Bisnis on Jun 27th, 2008
PENJAMINAN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT Rumusan Masalah Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban penjamin kredit dalam hal terjadi kredit macet oleh UKM? Kendala apa yang dihadapi lembaga penjamin kredit UKM dalam menyelesaikan kredit macet oleh UKM dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Intisari Tesis ini meneliti tentang pelaksanaan penjaminan kredit [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Masalah pelayanan publik yang menggejala dan terjadi di Indonesia adalah masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Gejala ini mulai nampak sejak jatuhnya pemerintahan orde baru, yang kemudian diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik ini ditandai dengan [...]
Read Full Post »
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS DAN SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam baik yang dapat diperbaharui (renewable) maupun yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Kenotariatan on Jun 15th, 2007
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Permasalahan Kemajuan dibidang ekonomi tidak bisa dilepaskan dari peningkatan produksi barang dan jasa suatu negara. Produksi barang dan jasa tentu akan memiliki hubungan yang cukup signifikan dengan tersedianya faktor-faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang paling menentukan adalah tersedianya tanah cukup memadai. Hal lain yang tak kalah pentingnya untuk [...]
Read Full Post »
