Did You Know? Right-handed people live, on average, nine years longer than left-handed people.
RSS Feeds:
Posts
Comments

Search Results for 'peningkatan+dana+pihak+ketiga'

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan tentang ketatanegaraan Indonesia secara ringkas dengan rumusan pasal-pasal yang singkat dan sederhana.[1] Rumusan yang singkat dimaksudkan agar UUD ini tidak lekas usang dan untuk keperluan pelaksanaannya dibuat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Ketentuan Pasal 18 [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UKM. Peranan UKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Globalisasi ekonomi dunia sebagai suatu fenomena pada dekade terakhir ini tidak bisa dihindari. Kehadiran Indonesia dalam peta ekonomi dunia, menuntut kemampuan untuk berkembang sebagai suatu kekuatan ekonomi baru dari dunia ketiga. Perkembangan ekonomi yang begitu cepat menuntut kesiapan dan kemampuan pranata hukum dalam mengikuti perkembangan ekonomi sebagai akibat [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Memasuki era perdagangan bebas persaingan usaha diantara perusahaan semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau dapat lebih berkembang. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan suatu srategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Sebagaimana sebuah organisme, perusahaan akan [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN   A.  Latar Belakang Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dari aspek Hukum Tata Negara agar peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang, maka yang perlu digaris bawahi adalah sumber hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945.[1] Merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia memuat ketentuan-ketentuan [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan positif dunia saat ini telah membawa para pelaku perbankan ke persaingan yang sangat ketat untuk memperebutkan nasabah. Berbagai pendekatan untuk berebut dana dari masyarakat baik melalui peningkatan sarana dan prasarana berfasilitas teknologi tinggi maupun dengan pengembangan sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah telah dilakukan. [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam berbagai kasus, sering terjadi kegagalan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi tentang apa yang menjadi hak dan tanggung jawab masing‑masing, baik di pihak pemerintah maupun di pihak masyarakat pada umumnya. Kurangnya informasi lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Toshiko Kinosita (Kompas, 24 Mei 2002) mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat awam hingga politisi [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Th. 2004 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Ketika menanamkan modal di perusahaan emiten, pemegang saham mempunyai harapan akan mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkannya itu. Dalam hal ini ada dua jenis dividen yang bisa diperoleh pemegang saham, yaitu dividen kas dan non kas. Dividen kas (cash dividend) adalah dividen yang dibayar oleh emiten kepada pemegang [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang kepada [...]

Read Full Post »

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Salah satu agenda reformasi yang akan terus menerus dilaksanakan oleh negara dan bangsa Indonesia adalah mewujudkan pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan sebutan good governance. Adapun salah satu ciri good governance tersebut adalah pemerintahan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi semua aspek [...]

Read Full Post »

Layanan Pencarian Data dan Penyedia Referensi Skripsi Tesis   No.HP.0819.0405.1059  Home: (0274) 7400200