Posted in Skripsi Hukum on Jul 27th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Alasan Pemilihan Judul Konsepsi Pembangunan Nasional dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan yang ditandai dengan perkembangan mekanisasi dan otomatisasi industri, peningkatan penggunaan [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Alasan Pemilihan Judul Tragedi Bali 12 Oktober 2002 merupakan tragedi terbesar setelah pengeboman atas gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Tercatat 182 orang tewas dan 132 orang luka-luka akibat ledakan tersebut. Pasca tragedi Bali banyak pertanyaan yang muncul, antara lain : Siapa sebenarnya pengebom di Bali? Mengapa Abu Bakar Ba’asyir [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Ilmu Pemerintahan on Jul 27th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para pegawai di dalam suatu organisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun oorganisasi non pemerintahan. Kemudian di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan tersebut tentunya pasti mempunyai suatu tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil pekerjaan dan tugas yang baik serta memuaskan [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Reformasi sebagai bentuk respon positif dalam menyikapi krisis multidimensional yang memunculkan paradigma baru penyelenggaraan kehidupan bernegara terhadap norma efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dan aspirasi masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, setidaknya telah membawa beberapa hal; pertama, reformasi sistem politik untuk menuju kehidupan politik yang lebih demokratis melalui [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Administrasi Publik on Jul 5th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumberdaya yang tersedia. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Kenotariatan on Jul 5th, 2008
INTISARI Kebijakan pemerintah terhadap jabatan notaris, bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara R.I. tahun 1945 bertujuan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Hukum on Jul 5th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan tentang ketatanegaraan Indonesia secara ringkas dengan rumusan pasal-pasal yang singkat dan sederhana (Thaib, 1999 : 33). Rumusan yang singkat dimaksudkan agar UUD ini tidak lekas usang dan untuk keperluan pelaksanaannya dibuat peraturan perundang-undangan yang lebih [...]
Read Full Post »
BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Hutan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara rasional dan lestari sesuai dengan peruntukannya. Berkaitan dengan hak pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tersebut, pemerintah melalui berbagai perangkat hukum, memberi konsesi (kelonggaran) kepada pihak swasta untuk mengolah dan memanfaatkan hasil hutan, terutama untuk kepentingan ekonomi [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 5th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Disadari atau tidak oleh manusia, transportasi merupakan salah satu kebutuhan manusia. Hal ini disebabkan tingginya mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dari rumah ke kantor, dari kantor ke tempat pertemuan, dari desa ke kota, dari rumah ke sekolah, dari rumah ke pasar, dan sebagainya. Dengan kata [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Balakang Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya.[1] Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu. Asas Hukum adalah prinsip yang dianggap [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
KONSEP NEGARA HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ADIL DAN BERTANGGUNG JAWAB A. Pendahuluan Pandangan tentang hubungan hukum dan kekuasaan tidaklah tunggal. Antara kaum idealis yang berorientasi das sollen dan kaum empiris yang melihat hukum sebagai das sein, memberikan pandangan yang berbeda. Namun kedua pandangan itu, mempunyai pendapat yang sama bahwa seharusnya hukum itu supreme atas [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Pendahuluan Di dalam sistem hukum Indonesia dibedakan antara hukum publik dengan hukum perdata. Namun dari segi dogma ternyata sampai sekarang antara para cendekiawan hukum belum didapat kesepakatan pembedaan antara kedua bidang hukum itu bersifat mutlak. Yang ada hanya pembedaan yang bersifat relatif.[1] Salah satu unsur Peradilan Administrasi ialah Hukum Acara [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Hukum on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang mempunyai tujuan sebagaimana termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Adapun tujuan Negara Indonesia adalah: Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Hukum Perdata on Jul 4th, 2008
TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN ADAT PADA SUKU DANI MENURUT UU NO. 1 TH. 1974TENTANG PERKAWINAN A. Latar Belakang Masalah Berbicara masalah adat merupakan hal yang sangat menarik karena di dalamnya terdapat aturan-aturan yang merupakan cerminan kepribadian asli bangsa Indonesia. Sekalipun aturan-aturannya bersifat tidak tertulis tidak berarti mengurangi kepatuhan warga masyarakat untuk melaksanakan aturan-aturan [...]
Read Full Post »
BAB I PENDAHULUAN A. Alasan Pemilihan Judul PBB merupakan organisasi penjaga perdamaian dunia yang berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga dunia tetap tertib, aman dan damai. Peranan PBB dapat lebih jauh lagi dalam bentuk pemulihan keadaan pasca konflik atau pasca perang yang melanda suatu negara. Hal itu dilakukan PBB melalui organ-organ yang [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Ilmu Pemerintahan on Jul 2nd, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Th. 2004 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Hukum Tata Negara on Jul 2nd, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam era otonomi daerah sekarang ini tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Indonesia cukup berat. Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Th. 1999 telah membawa beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, daerah yang tadinya sebelum berlakunya UU No. 22 Th. 1999, otonomi yang [...]
Read Full Post »
BAB I PENGANTAR A. Latar Belakang Tuntutan reformasi di segala bidang dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah, akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran daerah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-undang nomor 18 Tahun [...]
Read Full Post »
BAB I P E N G A N T A R 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pemikiran bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Magister Manajemen on Jul 2nd, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Hal ini diwujudkan dalam pemberian otonomi kepada daerah. Secara hukum, otonomi yang diberikan kepada daerah diatur dalam TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Hukum Tata Negara on Jun 27th, 2008
FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS DAN SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG Rumusan Masalah Bagaimana fungsi Pemerintah Daerah dalam penertiban penambangan emas? Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penertiban penambangan emas di Kabupaten Sintang? Upaya hukum apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Intisari Tesis ini meneliti tentang fungsi [...]
Read Full Post »
