Posted in Skripsi Hukum Pidana on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Hukum Pidana on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai [...]
Read Full Post »
Posted in Skripsi Hukum Pidana on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional [...]
Read Full Post »
Posted in Makalah on Jul 4th, 2008
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Krisis ekonomi dan politik yang menghantam mulai pertengahan tahun 1997, mengharuskan bangsa Indonesia menelaah kembali konsep-konsep, metode-metode dan praktek-praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterapkan selama tiga dekade terakhir yang diyakini berperan besar dalam menyumbang terjadinya krisis tersebut. Pemerintahan yang sentralistis dan birokrasi yang patrimonialistik, penyelenggaraan [...]
Read Full Post »
Posted in Tesis Hukum Tata Negara on Jun 27th, 2008
FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS DAN SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG Rumusan Masalah Bagaimana fungsi Pemerintah Daerah dalam penertiban penambangan emas? Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penertiban penambangan emas di Kabupaten Sintang? Upaya hukum apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Intisari Tesis ini meneliti tentang fungsi [...]
Read Full Post »
